Fraud Dalam IT
Kalo Bicara Soal Fraud IT Saya Juga Pernah Ngalamin Sendiri Tuh, Cerita bermula Ketika Saya,Eh Bukan Deh Kakak Saya Membeli Kamera Digital Kodak (Klo Ga Salah Sih Jenisnya M853) tidak seperti Kamera Digital samsung Sebelumnya(Saya Lupa Jenisnya) Yang Mudah Sekali Untuk Copy Paste Isinya (Photo Dan Videos) Secara Langsung dan bisa langsung diburn oleh sembarang CD kosong.Tapi Beda dengan SiKodak M853 Ini Copy Pastenya Harus Melalui Prgram Dari Kodak. Tapi bukan itu Sih masalahnye, Masalah Timbul Ketika Kita Mau Burning Itu Video Atawa Photo Dari Kamera Kodak Tersebut. Eh dia minta Cd Yang Merk Kodak Asli.Setelah Dicari Tuh CD Harganya Cukup Juga Buat Nguras Kantong Gw Dan Kakak Gw.Jadi Saya Rasa Saya Dikibulin atw Dipaksa Buat Ngebeli CD Merk Kodak Jdi kita tergantung Trus-trusan Yang Juga Merupakan Strategi dari perusahaan , saya Ga Tau Apa Tuh Termasuk Fraud Apa Kagak, tapi Yang Pasti Dah Bikin Gw N Kakak Gw Kesel Bin sewot.
Atau Saya Punya Satu Lagi Berita Dari balada Pemerintah Yang Takut sama Asing Sehingga membuang Devisa hingga ratusan Milyar Rupiah :
Detik.com
Jakarta - DPR akan memanggil pihak terkait kasus nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan Microsoft, untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di pertengahan Januari 2007.
"Menkominfo akan kita mintai keterangan, kenapa bisa ada MoU tanpa tender. Padahal itu menyangkut uang banyak, Rp 400 miliar," ujar Wakil Koordinator Pokja Infokom Komisi I DPR RI, Dedy Djamaluddin Malik, di Cafe Time Break Plaza Semanggi, Jakarta, Kamis (21/12/2006).
Pemerintah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Microsoft pada 14 November 2006 dengan dalih untuk melegalkan software yang ada di seluruh departemen dan instansi pemerintah. Ditandatangani Menkominfo Sofyan Djalil dan Presiden Microsoft Asia Tenggara Chris Atkinson, pemerintah dikabarkan sepakat membeli 35.496 lisensi Windows dan 177.480 lisensi Office, yang pembayaran pertamanya jatuh tempo paling lambat 30 Juni 2007.
Menurut hitung-hitungan akademisi dan penggiat open source, I Made Wiryana, dana yang harus dikucurkan pemerintah sesuai dengan harga lisensi selama tiga tahun mencapai sekitar US$ 145 juta ( $ 1 = Rp 9116, sumber detikcom). Hal itu dirasa sangat besar bagi pengeluaran negara, yang notabene merupakan uang rakyat.
Segala tindak tanduk pemerintah yang menyangkut uang rakyat, menurut Dedy, seharusnya digunakan lagi untuk kepentingan rakyat banyak bukan sepihak. Pada kasus MoU ini, anggota DPR dari Fraksi PAN ini menilai, pemerintah seharusnya menggelar tender yang dari segi hukum bisnis bisa diterima banyak pihak.
"Tapi ini kan tidak, patut dicurigai ada muatan politiknya. Jangan-jangan ada agenda dengan Bush (Goerge, Presiden AS -red)," cetusnya.
Masih menurut dia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus segera mengusut MoU yang diteken pada 14 November lalu itu, tentang kecurigaannya mengenai adanya unsur politik di dalam kasus tersebut.
Sekali lagi, Dedy menyayangkan kebijakan yang diambil pemerintah dengan keberpihakannya pada satu vendor saja yang dinilainya bakal membuang devisa negara ke luar negeri. "Sayang sekali memang, pemerintah kita tidak punya keberanian politik soal TI (teknologi informasi -red), tidak seperti pemerintah India, Cina, dan Prancis," tuturnya, lirih. (rou)
( rou / rou )
Komen saya:
"Knapa Sih Harus Buang Duit Padahal Open Source Kan Ada yang gratis dan ga kalah sama software Microsoft Kok Apalagi hal tersebut sampai menjegal IGOS yang merupakan gerbang awal menuju open source buatan negeri sendiri.klo Duitny banyak sih mending tapi dah duit ceka'k,rakyat masih melarat masih juga tega nyakitin kita dengan kebijakan bodoh seperti ini.Seharusnya kita berani mengatakan tidak demi harga diri,martabat,dan menjaga cadangan devisa kita untuk dipergunakan lebih berdayaguna.saya rasa kecepatan Microsoft melobi pemerintah Adalah karena IGOS Mereka tidak ingin kehilangan pasar atas Indonesia setidaknya pada tingkat pemerintahan atw mereka sengaja mencari waktu yang tepat untuk mengancam pemerintah yang sudah diketahui memakai software bajakan dengan denda atau membayar lisensi, saya rasa politik luar negeri Amerika juga sangat berperan dalam hal ini yang secara politik Ga mau melihat Indonesia maju karena kalo maju susah dikendalikan"
Atau Saya Punya Satu Lagi Berita Dari balada Pemerintah Yang Takut sama Asing Sehingga membuang Devisa hingga ratusan Milyar Rupiah :
Detik.com
Jakarta - DPR akan memanggil pihak terkait kasus nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan Microsoft, untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di pertengahan Januari 2007.
"Menkominfo akan kita mintai keterangan, kenapa bisa ada MoU tanpa tender. Padahal itu menyangkut uang banyak, Rp 400 miliar," ujar Wakil Koordinator Pokja Infokom Komisi I DPR RI, Dedy Djamaluddin Malik, di Cafe Time Break Plaza Semanggi, Jakarta, Kamis (21/12/2006).
Pemerintah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Microsoft pada 14 November 2006 dengan dalih untuk melegalkan software yang ada di seluruh departemen dan instansi pemerintah. Ditandatangani Menkominfo Sofyan Djalil dan Presiden Microsoft Asia Tenggara Chris Atkinson, pemerintah dikabarkan sepakat membeli 35.496 lisensi Windows dan 177.480 lisensi Office, yang pembayaran pertamanya jatuh tempo paling lambat 30 Juni 2007.
Menurut hitung-hitungan akademisi dan penggiat open source, I Made Wiryana, dana yang harus dikucurkan pemerintah sesuai dengan harga lisensi selama tiga tahun mencapai sekitar US$ 145 juta ( $ 1 = Rp 9116, sumber detikcom). Hal itu dirasa sangat besar bagi pengeluaran negara, yang notabene merupakan uang rakyat.
Segala tindak tanduk pemerintah yang menyangkut uang rakyat, menurut Dedy, seharusnya digunakan lagi untuk kepentingan rakyat banyak bukan sepihak. Pada kasus MoU ini, anggota DPR dari Fraksi PAN ini menilai, pemerintah seharusnya menggelar tender yang dari segi hukum bisnis bisa diterima banyak pihak.
"Tapi ini kan tidak, patut dicurigai ada muatan politiknya. Jangan-jangan ada agenda dengan Bush (Goerge, Presiden AS -red)," cetusnya.
Masih menurut dia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus segera mengusut MoU yang diteken pada 14 November lalu itu, tentang kecurigaannya mengenai adanya unsur politik di dalam kasus tersebut.
Sekali lagi, Dedy menyayangkan kebijakan yang diambil pemerintah dengan keberpihakannya pada satu vendor saja yang dinilainya bakal membuang devisa negara ke luar negeri. "Sayang sekali memang, pemerintah kita tidak punya keberanian politik soal TI (teknologi informasi -red), tidak seperti pemerintah India, Cina, dan Prancis," tuturnya, lirih. (rou)
( rou / rou )
Komen saya:
"Knapa Sih Harus Buang Duit Padahal Open Source Kan Ada yang gratis dan ga kalah sama software Microsoft Kok Apalagi hal tersebut sampai menjegal IGOS yang merupakan gerbang awal menuju open source buatan negeri sendiri.klo Duitny banyak sih mending tapi dah duit ceka'k,rakyat masih melarat masih juga tega nyakitin kita dengan kebijakan bodoh seperti ini.Seharusnya kita berani mengatakan tidak demi harga diri,martabat,dan menjaga cadangan devisa kita untuk dipergunakan lebih berdayaguna.saya rasa kecepatan Microsoft melobi pemerintah Adalah karena IGOS Mereka tidak ingin kehilangan pasar atas Indonesia setidaknya pada tingkat pemerintahan atw mereka sengaja mencari waktu yang tepat untuk mengancam pemerintah yang sudah diketahui memakai software bajakan dengan denda atau membayar lisensi, saya rasa politik luar negeri Amerika juga sangat berperan dalam hal ini yang secara politik Ga mau melihat Indonesia maju karena kalo maju susah dikendalikan"
Label: Tugas Kommas
diposting oleh MY BLOG @ 10/25/2008 10:18:00 PM
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda